TUGAS KELAS XI IPS : APBN

1. Buatlah rangkuman dari tiga buah sumber tentang pengertian APBN dan APBD!
2. Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN!
3. Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah!
4. Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!
5. Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!
6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?
7. Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?
8. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?
9. Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?
10. Siapakah yang menyusun APBN dan yang mengesahkannya?

    1. sumber 1: APBN adlh Suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara dalamjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun . APBDSuatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dalamjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun Balik Maju.
    sumber 2 : APBN adlh rencana keuangan tahunan pemerintahan negara indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari - 31 desember) . APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari - 31 desember) .
    sumber 3 : APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat). APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah).

    2. A. Pendapatan  Negara dan Hibah
     I. Penerimaan Dalam Negeri
        1. Penerimaan Perpajakan
            a. Pajak Dalam Negeri
                i. Pajak Penghasilan
                   1. Migas
                   2. Non Migas
                ii. Pajak Pertambahan Nilai
                iii. Pajak Bumi dan Bangunan
                iv. BPHTB
                v. Cukai
                vi. Pajak Lainnya
            b. Pajak Perdagangan Internasional
                i. Bea Masuk
                ii. Pajak / Pungutan Ekspor
       2. Penerimaan Bukan Pajak
           a. Penerimaan Sumber Daya Alam
               i. Migas
               ii. Non Migas
           b. Bagian Laba BUMN
           c. PNBP Lainnya
   II. Hibah

B. Belanja Negara
     I. Belanja Pemerintah Pusat
        1. Belanja Pegawai
        2. Belanja Barang
        3. Belanja Modal
        4. Pembayaran Bunga Utang
            a. Utang Dalam Negeri
            b. Utang Luar Negeri
        5. Subsidi
            a. Perusahaan Negara
                i. Lembaga Keuangan
                ii. Lembaga Non Keuangan
            b. Perusahaan Swasta
         6. Belanja Hibah
         7. Bantuan Sosial
         8. Belanja Lain-Lain
    II. Belana Daerah
        1. Dana Perimbangan
            a. Dana Bagi Hasil
            b. Dana Alokasi Umum
            c. Dana Alokasi Khusus
        2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
            a. Dana Otonomi Khusus
            b. Dana Penyesuaian

   3.  a. http://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/pengeluaran_pemerintah_untuk_mendorong_ekonomi.html
        b.  http://www.docstoc.com/docs/43191298/PENGELUARAN-PEMERINTAH
        c.  http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/apbn-jebol-bukan-karena-subsidi-bbm/18647 

   4. Penerimaan : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan dana lain-lain.
Pengeluaran : Dana Perimbangan (bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

   5. Apabila terjadi lagi kejadian gayus tambunan, metode pembayaran pajak yang harus berubah. Contohnya setiap orang atau perusahaan yang membayar pajak saat itu, data pembayaran pajaknya harus dicek lagi apakah pajak yang dibayarkan sesuai apa tidak. Tapi karena hal itu sangat lama, pasti banyaknya waktu yang dibutuhkan. Jadi saat ini kita hanya bisa berpangku tangan pada kejujuran pihak pajak.

   6. - Semakin sedikitnya anggaran subsidi yang tersedia. 
       - Karena konsumsi minyak dalam negeri semakin hari semakin bertambah juga harga minyak      dunia semakin tinggi sementara anggaran subsidi semakin berkurang maka subsidi strada BBM harus dikurangi kalau tidak anggaran negara akan defisit.

   7.  - Menggajak masyarakat untuk membayar pajak.
        - Menghemat Pengeluaran Biaya APBN
        - Mengurangi subsidi BBM

   8.  Mengadakan Kebijakan Fiskal yang berarti men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

   9.   Biaya tersebut tidak lain tidak bukan adalah dari uang pajak, karena pendapatan Negara sebagian besar kan dari uang pajak masyarakat.

   10. Pemerintah dan DPR